Pemprov Sulawesi Tengah menyebut sekitar 217 ribu warga telah menerima manfaat Program Berani Sehat. Integrasi data layanan kesehatan terus diperkuat.
PALU – Sekitar 217 ribu warga Sulawesi Tengah telah menerima manfaat Program Berani Sehat hingga September 2026. Capaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Palu, Senin, 21 September 2026.
Reny mengatakan capaian itu menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga menyangkut kemudahan warga ketika mengakses fasilitas kesehatan.
“Hingga saat ini sekitar 217 ribu warga Sulteng telah menikmati manfaat Program Berani Sehat,” kata Reny dalam forum yang dihadiri BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sejumlah instansi terkait.
Program Berani Sehat merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk warga yang belum terdaftar atau mengalami kendala dalam kepesertaan JKN. Pemprov sebelumnya menjelaskan bahwa layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Sulawesi Tengah dengan menggunakan identitas kependudukan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sulteng dan BPJS Kesehatan juga mengevaluasi pelaksanaan program serta membahas sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan. Salah satu perhatian utama adalah persoalan administrasi yang dapat menghambat warga saat membutuhkan pelayanan medis.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah memanfaatkan aplikasi SeHati. Aplikasi ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial. Melalui integrasi itu, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif dapat diverifikasi secara langsung.
Reny menilai pembaruan dan sinkronisasi data menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data masyarakat secara berkala untuk mencegah adanya penerima yang terlewat, data ganda, maupun data yang sudah tidak sesuai kondisi terbaru.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” ujarnya.
Selain memperbaiki sistem administrasi, Pemprov Sulteng juga menyiapkan dukungan anggaran untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk kebutuhan tersebut. Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemprov juga memberikan dukungan pembiayaan bagi warga kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten dan kota. Pada 2025, dukungan pembiayaan untuk kebutuhan tersebut tercatat sekitar Rp68 miliar.
Reny menegaskan bahwa keberhasilan Program Berani Sehat tidak cukup diukur dari jumlah warga yang telah menerima manfaat. Menurut dia, peningkatan mutu pelayanan, kecepatan penanganan, serta koordinasi antarinstansi harus berjalan bersamaan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Ia meminta seluruh pihak menjadikan kendala di lapangan sebagai persoalan bersama. Rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi untuk memastikan warga memperoleh pelayanan yang baik tanpa terhambat persoalan administratif.
Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, pemerintah diharapkan tidak hanya memperluas cakupan program, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan rujukan di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Penguatan sistem data dan evaluasi berkala menjadi bagian penting agar Program Berani Sehat dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Reny mengatakan capaian itu menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga menyangkut kemudahan warga ketika mengakses fasilitas kesehatan.
“Hingga saat ini sekitar 217 ribu warga Sulteng telah menikmati manfaat Program Berani Sehat,” kata Reny dalam forum yang dihadiri BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sejumlah instansi terkait.
Program Berani Sehat merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk warga yang belum terdaftar atau mengalami kendala dalam kepesertaan JKN. Pemprov sebelumnya menjelaskan bahwa layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Sulawesi Tengah dengan menggunakan identitas kependudukan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sulteng dan BPJS Kesehatan juga mengevaluasi pelaksanaan program serta membahas sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan. Salah satu perhatian utama adalah persoalan administrasi yang dapat menghambat warga saat membutuhkan pelayanan medis.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah memanfaatkan aplikasi SeHati. Aplikasi ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial. Melalui integrasi itu, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif dapat diverifikasi secara langsung.
Reny menilai pembaruan dan sinkronisasi data menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data masyarakat secara berkala untuk mencegah adanya penerima yang terlewat, data ganda, maupun data yang sudah tidak sesuai kondisi terbaru.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” ujarnya.
Selain memperbaiki sistem administrasi, Pemprov Sulteng juga menyiapkan dukungan anggaran untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk kebutuhan tersebut. Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemprov juga memberikan dukungan pembiayaan bagi warga kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten dan kota. Pada 2025, dukungan pembiayaan untuk kebutuhan tersebut tercatat sekitar Rp68 miliar.
Reny menegaskan bahwa keberhasilan Program Berani Sehat tidak cukup diukur dari jumlah warga yang telah menerima manfaat. Menurut dia, peningkatan mutu pelayanan, kecepatan penanganan, serta koordinasi antarinstansi harus berjalan bersamaan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Ia meminta seluruh pihak menjadikan kendala di lapangan sebagai persoalan bersama. Rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi untuk memastikan warga memperoleh pelayanan yang baik tanpa terhambat persoalan administratif.
Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, pemerintah diharapkan tidak hanya memperluas cakupan program, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan rujukan di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Penguatan sistem data dan evaluasi berkala menjadi bagian penting agar Program Berani Sehat dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
