Dinsos Parigi Moutong memverifikasi sejumlah NIK penerima bansos yang terindikasi aktivitas judi online dalam aplikasi SIKS-NG.
PARIGI MOUTONG – Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melakukan verifikasi terhadap sejumlah data penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki aktivitas judi online dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG.
Verifikasi dilakukan setelah sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) keluarga penerima manfaat muncul dalam sistem sebagai data yang berkaitan dengan aktivitas judi daring. Dinas Sosial Parigi Moutong menegaskan, informasi tersebut belum dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa warga yang bersangkutan terlibat judi online.
Kepala Bidang Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Informasi Dinas Sosial Parigi Moutong, Ayub Ansyari, mengatakan data yang muncul dalam aplikasi berasal dari pendataan terintegrasi dan masih perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Ayub, terdapat warga yang NIK-nya terdeteksi dalam sistem, tetapi menyatakan tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Karena itu, pihaknya tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan keterangan yang muncul dalam aplikasi tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
“Indikasi judol pada NIK tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial,” kata Ayub, Selasa, 8 September 2026, sebagaimana diberitakan ChannelSulawesi.id.
Proses verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa dan kelurahan. Petugas akan mencocokkan data dalam sistem dengan kondisi penerima manfaat, termasuk pekerjaan, tempat tinggal, keadaan ekonomi, serta kondisi anggota keluarga.
Langkah tersebut penting karena bantuan sosial ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Apabila terjadi kesalahan data, penyalahgunaan identitas, atau ketidaksesuaian informasi, penerima yang sebenarnya membutuhkan bantuan berisiko terdampak dalam proses penyaluran.
Dinas Sosial Parigi Moutong juga meminta agar proses pemeriksaan tidak dipahami sebagai pencabutan otomatis bantuan sosial. Hasil verifikasi di lapangan akan menjadi bahan untuk memastikan apakah data yang muncul dalam SIKS-NG sesuai dengan keadaan penerima manfaat.
Konteks penelusuran ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat. Kementerian Sosial sebelumnya menyatakan sedang mendalami lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah tidak serta-merta mencabut hak warga miskin karena terdapat kemungkinan penyalahgunaan data pribadi, termasuk data milik lansia atau keluarga tidak mampu.
Dengan demikian, proses di Parigi Moutong tidak hanya berkaitan dengan pengawasan penggunaan bantuan sosial, tetapi juga menyangkut akurasi data dan perlindungan penerima manfaat. Pemerintah desa dan kelurahan diharapkan memberikan informasi yang benar selama proses pemeriksaan agar keputusan terkait status bantuan tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
Dinas Sosial Parigi Moutong belum menyampaikan jumlah pasti keluarga yang masuk dalam proses verifikasi. Data tersebut masih ditelusuri dan keputusan akhir akan ditentukan setelah pemeriksaan terhadap kondisi masing-masing keluarga selesai dilakukan.
Verifikasi dilakukan setelah sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) keluarga penerima manfaat muncul dalam sistem sebagai data yang berkaitan dengan aktivitas judi daring. Dinas Sosial Parigi Moutong menegaskan, informasi tersebut belum dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa warga yang bersangkutan terlibat judi online.
Kepala Bidang Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Informasi Dinas Sosial Parigi Moutong, Ayub Ansyari, mengatakan data yang muncul dalam aplikasi berasal dari pendataan terintegrasi dan masih perlu dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Ayub, terdapat warga yang NIK-nya terdeteksi dalam sistem, tetapi menyatakan tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Karena itu, pihaknya tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan keterangan yang muncul dalam aplikasi tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
“Indikasi judol pada NIK tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial,” kata Ayub, Selasa, 8 September 2026, sebagaimana diberitakan ChannelSulawesi.id.
Proses verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa dan kelurahan. Petugas akan mencocokkan data dalam sistem dengan kondisi penerima manfaat, termasuk pekerjaan, tempat tinggal, keadaan ekonomi, serta kondisi anggota keluarga.
Langkah tersebut penting karena bantuan sosial ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Apabila terjadi kesalahan data, penyalahgunaan identitas, atau ketidaksesuaian informasi, penerima yang sebenarnya membutuhkan bantuan berisiko terdampak dalam proses penyaluran.
Dinas Sosial Parigi Moutong juga meminta agar proses pemeriksaan tidak dipahami sebagai pencabutan otomatis bantuan sosial. Hasil verifikasi di lapangan akan menjadi bahan untuk memastikan apakah data yang muncul dalam SIKS-NG sesuai dengan keadaan penerima manfaat.
Konteks penelusuran ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat. Kementerian Sosial sebelumnya menyatakan sedang mendalami lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah tidak serta-merta mencabut hak warga miskin karena terdapat kemungkinan penyalahgunaan data pribadi, termasuk data milik lansia atau keluarga tidak mampu.
Dengan demikian, proses di Parigi Moutong tidak hanya berkaitan dengan pengawasan penggunaan bantuan sosial, tetapi juga menyangkut akurasi data dan perlindungan penerima manfaat. Pemerintah desa dan kelurahan diharapkan memberikan informasi yang benar selama proses pemeriksaan agar keputusan terkait status bantuan tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
Dinas Sosial Parigi Moutong belum menyampaikan jumlah pasti keluarga yang masuk dalam proses verifikasi. Data tersebut masih ditelusuri dan keputusan akhir akan ditentukan setelah pemeriksaan terhadap kondisi masing-masing keluarga selesai dilakukan.
Sumber: ChannelSulawesi.id — Sumber asli
