Pemprov Sulawesi Tengah merealisasikan penanganan 124 rumah tidak layak huni pada 2026, melampaui target awal 100 unit.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan penanganan 124 rumah tidak layak huni melalui program Berani Bedah Rumah sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui target awal sebanyak 100 unit yang ditetapkan dalam rencana program tahun ini.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus menyampaikan capaian itu dalam pemaparan program pemerintah daerah di Palu, Kamis, 10 September 2026. Program tersebut menjadi bagian dari Berani Sejahtera yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di daerah. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392655/sulawesi-tengah-bedah-124-rumah-tidak-layak-huni-turunkan-kemiskinan?utm_source=openai))
Dari total 124 unit yang ditangani, sebanyak 85 rumah dibangun baru. Sementara 39 unit lainnya mendapat peningkatan kualitas atau rehabilitasi. Total anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program itu mencapai sekitar Rp7,84 miliar.
Pembangunan rumah baru tersebar di delapan kabupaten dan kota. Kabupaten Donggala memperoleh porsi terbesar dengan 40 unit, disusul Kota Palu sebanyak 26 unit. Selanjutnya, Tojo Una-Una mendapat 15 unit, Banggai Laut 10 unit, serta Tolitoli, Buol, Banggai Kepulauan, dan Morowali Utara masing-masing lima unit.
Adapun rehabilitasi rumah dilaksanakan di Kabupaten Banggai sebanyak tujuh unit, Parigi Moutong empat unit, dan Donggala dua unit. Untuk pembangunan rumah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 juta per unit.
Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemerintah daerah mencatat masih terdapat sekitar 80.694 rumah tidak layak huni yang dihuni keluarga dalam kelompok kesejahteraan tersebut di Sulawesi Tengah.
Akris mengatakan penanganan rumah tidak layak huni dipilih sebagai salah satu intervensi pengentasan kemiskinan karena kondisi tempat tinggal berkaitan langsung dengan kualitas hidup keluarga. Hunian yang lebih aman dan sehat diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih baik.
Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah pada 2025 berada di angka 10,52 persen. Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 8,47 persen. Sejumlah kabupaten bahkan masih memiliki tingkat kemiskinan sekitar 14 persen, antara lain Tojo Una-Una, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Banggai Laut. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392655/sulawesi-tengah-bedah-124-rumah-tidak-layak-huni-turunkan-kemiskinan?utm_source=openai))
Pelaksanaan program Berani Bedah Rumah menggunakan dua skema. Rumah yang masih dapat dipertahankan diperbaiki melalui peningkatan kualitas atau rehabilitasi. Sementara rumah yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki dibangun kembali dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan perluasan program pada 2027. Jumlah rumah yang akan ditangani melalui APBD provinsi ditargetkan meningkat menjadi sekitar 800 hingga 1.000 unit. Rencana tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta hasil pendataan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Selain memperbaiki rumah, pemerintah daerah mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan. Langkah itu diharapkan memberi manfaat tambahan bagi masyarakat di sekitar lokasi program, terutama melalui penggunaan tukang dan pekerja dari desa atau kabupaten setempat.
Dengan capaian 124 unit pada 2026, Pemprov Sulawesi Tengah masih menghadapi pekerjaan besar karena jumlah rumah tidak layak huni jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas penanganan tahunan. Karena itu, pemutakhiran data penerima, pengawasan pelaksanaan, dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat menjadi faktor penting agar program benar-benar menyasar keluarga yang paling membutuhkan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus menyampaikan capaian itu dalam pemaparan program pemerintah daerah di Palu, Kamis, 10 September 2026. Program tersebut menjadi bagian dari Berani Sejahtera yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di daerah. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392655/sulawesi-tengah-bedah-124-rumah-tidak-layak-huni-turunkan-kemiskinan?utm_source=openai))
Dari total 124 unit yang ditangani, sebanyak 85 rumah dibangun baru. Sementara 39 unit lainnya mendapat peningkatan kualitas atau rehabilitasi. Total anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program itu mencapai sekitar Rp7,84 miliar.
Pembangunan rumah baru tersebar di delapan kabupaten dan kota. Kabupaten Donggala memperoleh porsi terbesar dengan 40 unit, disusul Kota Palu sebanyak 26 unit. Selanjutnya, Tojo Una-Una mendapat 15 unit, Banggai Laut 10 unit, serta Tolitoli, Buol, Banggai Kepulauan, dan Morowali Utara masing-masing lima unit.
Adapun rehabilitasi rumah dilaksanakan di Kabupaten Banggai sebanyak tujuh unit, Parigi Moutong empat unit, dan Donggala dua unit. Untuk pembangunan rumah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 juta per unit.
Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemerintah daerah mencatat masih terdapat sekitar 80.694 rumah tidak layak huni yang dihuni keluarga dalam kelompok kesejahteraan tersebut di Sulawesi Tengah.
Akris mengatakan penanganan rumah tidak layak huni dipilih sebagai salah satu intervensi pengentasan kemiskinan karena kondisi tempat tinggal berkaitan langsung dengan kualitas hidup keluarga. Hunian yang lebih aman dan sehat diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih baik.
Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah pada 2025 berada di angka 10,52 persen. Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 8,47 persen. Sejumlah kabupaten bahkan masih memiliki tingkat kemiskinan sekitar 14 persen, antara lain Tojo Una-Una, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Banggai Laut. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392655/sulawesi-tengah-bedah-124-rumah-tidak-layak-huni-turunkan-kemiskinan?utm_source=openai))
Pelaksanaan program Berani Bedah Rumah menggunakan dua skema. Rumah yang masih dapat dipertahankan diperbaiki melalui peningkatan kualitas atau rehabilitasi. Sementara rumah yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki dibangun kembali dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kecukupan ruang.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan perluasan program pada 2027. Jumlah rumah yang akan ditangani melalui APBD provinsi ditargetkan meningkat menjadi sekitar 800 hingga 1.000 unit. Rencana tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta hasil pendataan warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Selain memperbaiki rumah, pemerintah daerah mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan. Langkah itu diharapkan memberi manfaat tambahan bagi masyarakat di sekitar lokasi program, terutama melalui penggunaan tukang dan pekerja dari desa atau kabupaten setempat.
Dengan capaian 124 unit pada 2026, Pemprov Sulawesi Tengah masih menghadapi pekerjaan besar karena jumlah rumah tidak layak huni jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas penanganan tahunan. Karena itu, pemutakhiran data penerima, pengawasan pelaksanaan, dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat menjadi faktor penting agar program benar-benar menyasar keluarga yang paling membutuhkan.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
