Jambore Pertambangan Sulawesi Tengah 2026 mendorong penguatan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan manfaat tambang bagi masyarakat.
PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan tata kelola pertambangan agar tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjamin keselamatan pekerja, perlindungan lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido saat membuka Jambore Pertambangan Sulawesi Tengah 2026 di Kota Palu, Selasa, 22 September 2026. Kegiatan yang digelar Forum Kepala Teknik Tambang se-Sulawesi Tengah itu berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, dengan tema pertambangan ramah lingkungan untuk generasi mendatang dan peradaban berkelanjutan. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/393781/sulawesi-tengah-harap-hasil-baik-dari-jambore-pertambangan-2026?utm_source=openai))
Reny mengatakan, jambore tersebut seharusnya menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, akademisi, serta generasi muda. Menurut dia, forum itu tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan komitmen dan langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan sektor pertambangan di daerah.
Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai lingkungan dalam industri pertambangan tidak hanya berkaitan dengan alam. Lingkungan kerja dan perlindungan tenaga kerja juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
“Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat ditawar. Tidak ada target produksi yang setara dengan satu nyawa manusia,” kata Reny, seperti dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah besarnya aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang disebutkan dalam kegiatan itu, provinsi ini memiliki 151 izin usaha pertambangan serta 293 izin mineral bukan logam dan batuan. Besarnya jumlah perizinan tersebut dinilai harus diikuti pengawasan yang kuat agar kegiatan eksplorasi dan produksi tetap berjalan sesuai ketentuan.
Sorotan terhadap keselamatan kerja juga mengemuka dalam jambore tersebut. Koordinator Keselamatan Pertambangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ari Hindaryanto, menyebut terdapat empat kejadian fatal di sektor pertambangan Sulawesi Tengah sepanjang 2026. Sebanyak 50 persen dari kejadian tersebut terjadi di jalan angkut atau hauling, yang merupakan salah satu area dengan risiko kecelakaan tinggi. ([media.alkhairaat.id](https://media.alkhairaat.id/empat-kecelakaan-fatal-terjadi-di-tambang-sulteng-ktt-disorot/?utm_source=openai))
Ari mengingatkan peran Kepala Teknik Tambang dalam mengendalikan kegiatan operasional dan risiko keselamatan di lapangan. Kepala Teknik Tambang diminta memahami kondisi kegiatan secara langsung, karena pemerintah tidak mungkin mengawasi seluruh aktivitas pertambangan setiap hari.
Selain keselamatan kerja, pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Wakil Gubernur Reny menyampaikan bahwa perusahaan yang telah memenuhi standar tetap perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan tidak menurun dan pengelolaan tambang tetap berjalan sesuai rencana.
Ia juga menyoroti pengelolaan kolam dan kualitas air di kawasan pertambangan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun warga yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap Jambore Pertambangan 2026 dapat memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan. Pengelolaan sumber daya alam, kata Reny, harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Dengan potensi pertambangan yang besar, pemerintah dituntut memastikan investasi tidak hanya menghasilkan penerimaan dan lapangan kerja, tetapi juga meninggalkan lingkungan yang aman bagi generasi berikutnya.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido saat membuka Jambore Pertambangan Sulawesi Tengah 2026 di Kota Palu, Selasa, 22 September 2026. Kegiatan yang digelar Forum Kepala Teknik Tambang se-Sulawesi Tengah itu berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, dengan tema pertambangan ramah lingkungan untuk generasi mendatang dan peradaban berkelanjutan. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/393781/sulawesi-tengah-harap-hasil-baik-dari-jambore-pertambangan-2026?utm_source=openai))
Reny mengatakan, jambore tersebut seharusnya menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, akademisi, serta generasi muda. Menurut dia, forum itu tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan komitmen dan langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan sektor pertambangan di daerah.
Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai lingkungan dalam industri pertambangan tidak hanya berkaitan dengan alam. Lingkungan kerja dan perlindungan tenaga kerja juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
“Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat ditawar. Tidak ada target produksi yang setara dengan satu nyawa manusia,” kata Reny, seperti dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah besarnya aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang disebutkan dalam kegiatan itu, provinsi ini memiliki 151 izin usaha pertambangan serta 293 izin mineral bukan logam dan batuan. Besarnya jumlah perizinan tersebut dinilai harus diikuti pengawasan yang kuat agar kegiatan eksplorasi dan produksi tetap berjalan sesuai ketentuan.
Sorotan terhadap keselamatan kerja juga mengemuka dalam jambore tersebut. Koordinator Keselamatan Pertambangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ari Hindaryanto, menyebut terdapat empat kejadian fatal di sektor pertambangan Sulawesi Tengah sepanjang 2026. Sebanyak 50 persen dari kejadian tersebut terjadi di jalan angkut atau hauling, yang merupakan salah satu area dengan risiko kecelakaan tinggi. ([media.alkhairaat.id](https://media.alkhairaat.id/empat-kecelakaan-fatal-terjadi-di-tambang-sulteng-ktt-disorot/?utm_source=openai))
Ari mengingatkan peran Kepala Teknik Tambang dalam mengendalikan kegiatan operasional dan risiko keselamatan di lapangan. Kepala Teknik Tambang diminta memahami kondisi kegiatan secara langsung, karena pemerintah tidak mungkin mengawasi seluruh aktivitas pertambangan setiap hari.
Selain keselamatan kerja, pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Wakil Gubernur Reny menyampaikan bahwa perusahaan yang telah memenuhi standar tetap perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan tidak menurun dan pengelolaan tambang tetap berjalan sesuai rencana.
Ia juga menyoroti pengelolaan kolam dan kualitas air di kawasan pertambangan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun warga yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap Jambore Pertambangan 2026 dapat memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan. Pengelolaan sumber daya alam, kata Reny, harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Dengan potensi pertambangan yang besar, pemerintah dituntut memastikan investasi tidak hanya menghasilkan penerimaan dan lapangan kerja, tetapi juga meninggalkan lingkungan yang aman bagi generasi berikutnya.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
