Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Poso sejak Agustus hingga September 2026 berdampak pada 20 desa di 10 kecamatan.
POSO – Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, meluas sepanjang musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso mencatat sekitar 427 hektare lahan terdampak kebakaran sejak Agustus hingga September 2026.
Dampak karhutla tersebut tersebar di 20 desa yang berada di 10 kecamatan. Wilayah Lembah Napu atau kawasan Lore menjadi salah satu daerah yang paling terdampak karena memiliki hamparan padang rumput dan lahan terbuka yang mengering selama kemarau.
Kepala BPBD Poso Dharma Metusala mengatakan penanganan kebakaran masih dilakukan secara terpadu bersama pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke permukiman dan lahan produktif warga.
Sebelumnya, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar menyampaikan bahwa kebakaran terjadi di sejumlah titik yang tersebar pada 20 desa. Salah satu kejadian dengan luasan cukup besar berada di Desa Watutau, dengan area terbakar diperkirakan sekitar 300 hektare. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 31 Agustus 2026.
BPBD Poso menghadapi sejumlah kendala dalam operasi pemadaman. Sebagian titik api berada di medan yang terjal, sementara akses kendaraan menuju lokasi terbatas. Ketersediaan sumber air di sekitar area terbakar juga menjadi persoalan sehingga petugas masih mengandalkan peralatan manual di beberapa lokasi.
Untuk memperkuat penanganan, Pemkab Poso mengajukan bantuan peralatan kepada BPBD Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah kemudian menerima sekitar 100 unit tangki semprot yang akan digunakan oleh tim gabungan dan didistribusikan ke desa-desa yang menghadapi ancaman karhutla.
Selain peralatan pemadam, pemerintah juga menyiapkan posko siaga sebagai pusat koordinasi. Posko tersebut berfungsi mengumpulkan laporan titik api, mengatur pergerakan personel, serta memastikan kebutuhan air dan perlengkapan dapat segera dikirim ke lokasi yang membutuhkan.
Kondisi karhutla di Poso menjadi bagian dari ancaman kebakaran yang melanda sejumlah wilayah Sulawesi Tengah selama periode kemarau. Pemerintah provinsi sebelumnya telah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi, mengaktifkan unsur kewilayahan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
Masyarakat juga diingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan di area yang ditumbuhi rumput atau semak kering. Langkah pencegahan dinilai penting karena proses pemadaman di wilayah dengan akses sulit membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar.
BPBD Poso menyatakan penanganan akan terus dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan petugas dan warga. Pemerintah daerah juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
Dampak karhutla tersebut tersebar di 20 desa yang berada di 10 kecamatan. Wilayah Lembah Napu atau kawasan Lore menjadi salah satu daerah yang paling terdampak karena memiliki hamparan padang rumput dan lahan terbuka yang mengering selama kemarau.
Kepala BPBD Poso Dharma Metusala mengatakan penanganan kebakaran masih dilakukan secara terpadu bersama pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke permukiman dan lahan produktif warga.
Sebelumnya, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar menyampaikan bahwa kebakaran terjadi di sejumlah titik yang tersebar pada 20 desa. Salah satu kejadian dengan luasan cukup besar berada di Desa Watutau, dengan area terbakar diperkirakan sekitar 300 hektare. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 31 Agustus 2026.
BPBD Poso menghadapi sejumlah kendala dalam operasi pemadaman. Sebagian titik api berada di medan yang terjal, sementara akses kendaraan menuju lokasi terbatas. Ketersediaan sumber air di sekitar area terbakar juga menjadi persoalan sehingga petugas masih mengandalkan peralatan manual di beberapa lokasi.
Untuk memperkuat penanganan, Pemkab Poso mengajukan bantuan peralatan kepada BPBD Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah kemudian menerima sekitar 100 unit tangki semprot yang akan digunakan oleh tim gabungan dan didistribusikan ke desa-desa yang menghadapi ancaman karhutla.
Selain peralatan pemadam, pemerintah juga menyiapkan posko siaga sebagai pusat koordinasi. Posko tersebut berfungsi mengumpulkan laporan titik api, mengatur pergerakan personel, serta memastikan kebutuhan air dan perlengkapan dapat segera dikirim ke lokasi yang membutuhkan.
Kondisi karhutla di Poso menjadi bagian dari ancaman kebakaran yang melanda sejumlah wilayah Sulawesi Tengah selama periode kemarau. Pemerintah provinsi sebelumnya telah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi, mengaktifkan unsur kewilayahan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
Masyarakat juga diingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan di area yang ditumbuhi rumput atau semak kering. Langkah pencegahan dinilai penting karena proses pemadaman di wilayah dengan akses sulit membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar.
BPBD Poso menyatakan penanganan akan terus dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan petugas dan warga. Pemerintah daerah juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
