Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR di Sulawesi Tengah sepanjang 2026 mencapai Rp3,06 triliun dan menjangkau 46.845 UMKM.
PALU – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tengah sepanjang 2026 telah mencapai Rp3,06 triliun. Pembiayaan tersebut tercatat menjangkau sekitar 46.845 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah itu.
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman dalam kegiatan Gebyar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-48 Kota Palu, Minggu, 27 September 2026.
Menurut Bagus, penyaluran KUR menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Pembiayaan itu diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, sekaligus memperluas akses pasar.
Kota Palu menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, pembiayaan KUR di ibu kota provinsi tersebut mencapai Rp329,4 miliar dan diberikan kepada 4.267 UMKM.
Selain mencatat realisasi pembiayaan, Kementerian UMKM juga mengidentifikasi 33.935 UMKM di Kota Palu yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Kelompok usaha tersebut dinilai perlu mendapat pendampingan agar dapat naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Pendampingan, menurut Kementerian UMKM, tidak hanya berkaitan dengan tambahan modal. Pelaku usaha juga perlu memperkuat legalitas, pengelolaan keuangan, sertifikasi produk, kemasan, serta kemampuan memasarkan barang melalui saluran digital.
Dalam kegiatan di Palu, Kementerian UMKM juga menyampaikan rencana untuk mendampingi produk-produk UMKM daerah agar mampu bersaing di pasar ekspor. Pendampingan itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia atau Barantin.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan lalu lintas komoditas dan produk turunan yang akan dikirim ke luar daerah maupun luar negeri. Bagi UMKM, pemenuhan standar dan kelengkapan dokumen menjadi bagian penting sebelum produk dapat menembus pasar ekspor.
Kementerian UMKM juga memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform layanan terpadu. Layanan tersebut dirancang untuk membantu pelaku usaha mengakses berbagai kebutuhan, mulai dari verifikasi usaha, permodalan, sertifikasi, pembukuan digital, hingga transaksi digital.
Secara nasional, realisasi penyaluran KUR pada 2026 telah mencapai Rp233,9 triliun atau 79,3 persen dari total plafon Rp295 triliun. Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,6 juta debitur.
Capaian di Sulawesi Tengah menunjukkan besarnya kebutuhan pelaku usaha terhadap pembiayaan yang mudah diakses. Namun, penyaluran kredit perlu diikuti dengan pendampingan dan penguatan usaha agar modal yang diterima dapat digunakan secara produktif.
Bagi pelaku UMKM di Palu dan daerah lain di Sulawesi Tengah, tantangan berikutnya bukan hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kualitas produk, serta membangun akses pasar yang lebih luas. Dengan dukungan permodalan, pendampingan, dan layanan digital, UMKM diharapkan mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman dalam kegiatan Gebyar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-48 Kota Palu, Minggu, 27 September 2026.
Menurut Bagus, penyaluran KUR menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Pembiayaan itu diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, sekaligus memperluas akses pasar.
Kota Palu menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, pembiayaan KUR di ibu kota provinsi tersebut mencapai Rp329,4 miliar dan diberikan kepada 4.267 UMKM.
Selain mencatat realisasi pembiayaan, Kementerian UMKM juga mengidentifikasi 33.935 UMKM di Kota Palu yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Kelompok usaha tersebut dinilai perlu mendapat pendampingan agar dapat naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Pendampingan, menurut Kementerian UMKM, tidak hanya berkaitan dengan tambahan modal. Pelaku usaha juga perlu memperkuat legalitas, pengelolaan keuangan, sertifikasi produk, kemasan, serta kemampuan memasarkan barang melalui saluran digital.
Dalam kegiatan di Palu, Kementerian UMKM juga menyampaikan rencana untuk mendampingi produk-produk UMKM daerah agar mampu bersaing di pasar ekspor. Pendampingan itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia atau Barantin.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan lalu lintas komoditas dan produk turunan yang akan dikirim ke luar daerah maupun luar negeri. Bagi UMKM, pemenuhan standar dan kelengkapan dokumen menjadi bagian penting sebelum produk dapat menembus pasar ekspor.
Kementerian UMKM juga memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform layanan terpadu. Layanan tersebut dirancang untuk membantu pelaku usaha mengakses berbagai kebutuhan, mulai dari verifikasi usaha, permodalan, sertifikasi, pembukuan digital, hingga transaksi digital.
Secara nasional, realisasi penyaluran KUR pada 2026 telah mencapai Rp233,9 triliun atau 79,3 persen dari total plafon Rp295 triliun. Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,6 juta debitur.
Capaian di Sulawesi Tengah menunjukkan besarnya kebutuhan pelaku usaha terhadap pembiayaan yang mudah diakses. Namun, penyaluran kredit perlu diikuti dengan pendampingan dan penguatan usaha agar modal yang diterima dapat digunakan secara produktif.
Bagi pelaku UMKM di Palu dan daerah lain di Sulawesi Tengah, tantangan berikutnya bukan hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kualitas produk, serta membangun akses pasar yang lebih luas. Dengan dukungan permodalan, pendampingan, dan layanan digital, UMKM diharapkan mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
