Pemkab Morowali dan BPS menandatangani MoU untuk memperkuat validasi, pemutakhiran, serta pemanfaatan data kemiskinan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali untuk meningkatkan kualitas data penanggulangan kemiskinan. Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan BPS Kabupaten Morowali.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Morowali, Kamis, 17 September 2026. Penandatanganan dibuka Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Kerja sama itu diarahkan untuk mendukung penyediaan, validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan maupun evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah menilai data yang akurat menjadi kebutuhan penting agar program sosial dapat disusun sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas mengatakan proses verifikasi dan pemutakhiran data perlu dilakukan secara terarah dan sistematis. Setelah data diperoleh dari lapangan, BPS diharapkan dapat membantu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah.
Menurut Iriane, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, data yang dipakai pemerintah tidak cukup hanya dikumpulkan sekali, tetapi perlu diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan keadaan masyarakat saat ini.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” kata Iriane, sebagaimana diberitakan Media Alkhairaat.
Ia berharap sinergi antara Pemkab Morowali dan BPS dapat terus diperkuat. Dengan begitu, data yang tersedia bisa dimanfaatkan secara lebih terarah untuk menentukan kebijakan, menyusun program, sekaligus mengevaluasi hasil penanggulangan kemiskinan.
Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menekankan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasyim menyebut kemampuan pemerintah menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan itu, kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan asumsi, melainkan harus didukung data yang benar dan sesuai kondisi faktual masyarakat.
Melalui MoU tersebut, Pemkab Morowali dan BPS berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pengumpulan serta pengolahan informasi sosial ekonomi. Data yang telah divalidasi nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan kelompok sasaran, memperbaiki perencanaan program, dan mengurangi risiko bantuan maupun intervensi pembangunan tidak tepat sasaran.
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Pemutakhiran secara berkala akan menjadi penting, terutama ketika terjadi perubahan kondisi penduduk, status ekonomi keluarga, maupun kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Morowali.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Morowali, Kamis, 17 September 2026. Penandatanganan dibuka Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Kerja sama itu diarahkan untuk mendukung penyediaan, validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan maupun evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah menilai data yang akurat menjadi kebutuhan penting agar program sosial dapat disusun sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas mengatakan proses verifikasi dan pemutakhiran data perlu dilakukan secara terarah dan sistematis. Setelah data diperoleh dari lapangan, BPS diharapkan dapat membantu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah.
Menurut Iriane, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, data yang dipakai pemerintah tidak cukup hanya dikumpulkan sekali, tetapi perlu diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan keadaan masyarakat saat ini.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan proses validasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan baik. Hasil verifikasi dan pemutakhiran di lapangan selanjutnya dapat diolah BPS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat,” kata Iriane, sebagaimana diberitakan Media Alkhairaat.
Ia berharap sinergi antara Pemkab Morowali dan BPS dapat terus diperkuat. Dengan begitu, data yang tersedia bisa dimanfaatkan secara lebih terarah untuk menentukan kebijakan, menyusun program, sekaligus mengevaluasi hasil penanggulangan kemiskinan.
Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menekankan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasyim menyebut kemampuan pemerintah menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan itu, kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan asumsi, melainkan harus didukung data yang benar dan sesuai kondisi faktual masyarakat.
Melalui MoU tersebut, Pemkab Morowali dan BPS berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pengumpulan serta pengolahan informasi sosial ekonomi. Data yang telah divalidasi nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan kelompok sasaran, memperbaiki perencanaan program, dan mengurangi risiko bantuan maupun intervensi pembangunan tidak tepat sasaran.
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Pemutakhiran secara berkala akan menjadi penting, terutama ketika terjadi perubahan kondisi penduduk, status ekonomi keluarga, maupun kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Morowali.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Morowali — Sumber asli
