Pemkab Morowali dan BPS menandatangani MoU untuk memperkuat validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data penanggulangan kemiskinan.
BUNGKU – Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan data yang akurat dan terus diperbarui.
Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Morowali dan BPS Kabupaten Morowali. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Kamis, 17 September 2026.
Penandatanganan dibuka oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Pemerintah daerah menilai ketersediaan data yang valid menjadi bagian penting dalam merancang program pengentasan kemiskinan. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui jumlah warga yang membutuhkan bantuan, tetapi juga untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
Wakil Bupati Iriane mengatakan, kerja sama dengan BPS diharapkan dapat memperbaiki proses penyediaan, verifikasi, dan pemutakhiran data di lapangan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat lebih mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Menurut dia, perubahan kondisi penduduk perlu diikuti dengan pembaruan data secara berkala. Warga yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin dapat mengalami perubahan keadaan, sementara keluarga lain bisa menghadapi penurunan pendapatan atau kerentanan baru. Karena itu, data tidak boleh hanya mengandalkan pendataan lama.
Melalui nota kesepahaman tersebut, Pemkab Morowali dan BPS akan memperkuat koordinasi dalam penyediaan serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Data yang telah melalui proses validasi diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan sasaran bantuan dan program secara lebih tepat.
Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim menyampaikan, kerja sama itu perlu ditindaklanjuti agar data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah salah satunya dapat diukur dari kemampuan pemerintah menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Ia menilai, kebijakan yang tidak ditopang data yang baik berisiko membuat program bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang statistik.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Morowali membangun perencanaan yang lebih terukur. Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan data untuk menetapkan program, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah program yang berjalan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Dengan adanya sinergi bersama BPS, pemerintah berharap penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah. Hasil pendataan dan verifikasi diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, serta memperbaiki program perlindungan sosial di Kabupaten Morowali.
Pemkab Morowali dan BPS juga menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama. Pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala dinilai akan membantu pemerintah merespons perubahan kondisi masyarakat dan memastikan intervensi pembangunan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Morowali dan BPS Kabupaten Morowali. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Kamis, 17 September 2026.
Penandatanganan dibuka oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas dan dihadiri Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim, Kepala BPS Kabupaten Morowali, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Pemerintah daerah menilai ketersediaan data yang valid menjadi bagian penting dalam merancang program pengentasan kemiskinan. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui jumlah warga yang membutuhkan bantuan, tetapi juga untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
Wakil Bupati Iriane mengatakan, kerja sama dengan BPS diharapkan dapat memperbaiki proses penyediaan, verifikasi, dan pemutakhiran data di lapangan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat lebih mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Menurut dia, perubahan kondisi penduduk perlu diikuti dengan pembaruan data secara berkala. Warga yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin dapat mengalami perubahan keadaan, sementara keluarga lain bisa menghadapi penurunan pendapatan atau kerentanan baru. Karena itu, data tidak boleh hanya mengandalkan pendataan lama.
Melalui nota kesepahaman tersebut, Pemkab Morowali dan BPS akan memperkuat koordinasi dalam penyediaan serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Data yang telah melalui proses validasi diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan sasaran bantuan dan program secara lebih tepat.
Kepala Bappelitbangda Morowali Hasyim menyampaikan, kerja sama itu perlu ditindaklanjuti agar data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah salah satunya dapat diukur dari kemampuan pemerintah menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Ia menilai, kebijakan yang tidak ditopang data yang baik berisiko membuat program bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang statistik.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Morowali membangun perencanaan yang lebih terukur. Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan data untuk menetapkan program, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah program yang berjalan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Dengan adanya sinergi bersama BPS, pemerintah berharap penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah. Hasil pendataan dan verifikasi diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, serta memperbaiki program perlindungan sosial di Kabupaten Morowali.
Pemkab Morowali dan BPS juga menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama. Pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala dinilai akan membantu pemerintah merespons perubahan kondisi masyarakat dan memastikan intervensi pembangunan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Morowali — Sumber asli
