Rancangan perubahan APBD Parigi Moutong 2026 memproyeksikan pendapatan turun Rp36,9 miliar, sementara belanja meningkat Rp6,8 miliar.
Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menghadapi tekanan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan turun sekitar Rp36,932 miliar, sementara belanja daerah justru meningkat sekitar Rp6,806 miliar.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid dalam rapat paripurna DPRD Parimo pada Rabu, 16 September 2026. Rapat itu membahas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dan dipimpin Ketua DPRD Parimo Alfres M. Tinggiroh. ([kabarsulteng.id](https://www.kabarsulteng.id/2026/09/17/perubahan-apbd-parimo-2026-pendapatan-susut-rp369-miliar-belanja-meningkat/?utm_source=openai))
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,731 triliun turun menjadi sekitar Rp1,694 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Pendapatan transfer diproyeksikan turun dari sekitar Rp1,501 triliun menjadi Rp1,450 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp50,832 miliar pada komponen tersebut. Selain itu, pendapatan lain-lain yang sah juga turun cukup tajam, dari sekitar Rp44,301 miliar menjadi Rp1,170 miliar.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah atau PAD diproyeksikan meningkat. Sebelum perubahan, PAD ditargetkan sekitar Rp186,259 miliar. Dalam rancangan perubahan, angkanya naik menjadi sekitar Rp243,290 miliar atau bertambah sekitar Rp57,031 miliar.
Kenaikan PAD itu belum mampu menutup penurunan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menata kembali komposisi pendapatan dan belanja agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dari sisi belanja, total belanja daerah meningkat dari sekitar Rp1,726 triliun menjadi Rp1,733 triliun. Kenaikan terbesar terlihat pada belanja operasional yang bertambah sekitar Rp84,804 miliar, dari Rp1,385 triliun menjadi Rp1,470 triliun.
Belanja modal juga naik dari sekitar Rp33,163 miliar menjadi Rp70,136 miliar. Sementara itu, belanja tidak terduga meningkat dari Rp8 miliar menjadi sekitar Rp9,670 miliar. Berbeda dengan tiga komponen tersebut, belanja transfer justru dikurangi dari sekitar Rp300,162 miliar menjadi Rp183,522 miliar.
Dengan postur tersebut, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan. Data pembahasan sebelumnya di DPRD Parimo juga mencatat proyeksi belanja sekitar Rp1,733 triliun berhadapan dengan pendapatan sekitar Rp1,694 triliun. ([theopini.id](https://theopini.id/2026/09/03/belanja-parimo-2026-tembus-rp173-triliun-lebih-besar-dari-proyeksi-pendapatan/?utm_source=openai))
Rancangan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Parigi Moutong. Pembahasan itu menjadi tahap penting untuk memastikan penyesuaian anggaran tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu mencermati sumber kenaikan PAD agar target tersebut realistis dan tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha. Pada saat yang sama, peningkatan belanja modal diharapkan diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung dan dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Karena masih berupa rancangan, angka-angka tersebut belum menjadi postur APBD Perubahan yang final. Perubahan dapat terjadi selama proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan melalui peraturan daerah.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid dalam rapat paripurna DPRD Parimo pada Rabu, 16 September 2026. Rapat itu membahas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dan dipimpin Ketua DPRD Parimo Alfres M. Tinggiroh. ([kabarsulteng.id](https://www.kabarsulteng.id/2026/09/17/perubahan-apbd-parimo-2026-pendapatan-susut-rp369-miliar-belanja-meningkat/?utm_source=openai))
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,731 triliun turun menjadi sekitar Rp1,694 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Pendapatan transfer diproyeksikan turun dari sekitar Rp1,501 triliun menjadi Rp1,450 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp50,832 miliar pada komponen tersebut. Selain itu, pendapatan lain-lain yang sah juga turun cukup tajam, dari sekitar Rp44,301 miliar menjadi Rp1,170 miliar.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah atau PAD diproyeksikan meningkat. Sebelum perubahan, PAD ditargetkan sekitar Rp186,259 miliar. Dalam rancangan perubahan, angkanya naik menjadi sekitar Rp243,290 miliar atau bertambah sekitar Rp57,031 miliar.
Kenaikan PAD itu belum mampu menutup penurunan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menata kembali komposisi pendapatan dan belanja agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dari sisi belanja, total belanja daerah meningkat dari sekitar Rp1,726 triliun menjadi Rp1,733 triliun. Kenaikan terbesar terlihat pada belanja operasional yang bertambah sekitar Rp84,804 miliar, dari Rp1,385 triliun menjadi Rp1,470 triliun.
Belanja modal juga naik dari sekitar Rp33,163 miliar menjadi Rp70,136 miliar. Sementara itu, belanja tidak terduga meningkat dari Rp8 miliar menjadi sekitar Rp9,670 miliar. Berbeda dengan tiga komponen tersebut, belanja transfer justru dikurangi dari sekitar Rp300,162 miliar menjadi Rp183,522 miliar.
Dengan postur tersebut, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan. Data pembahasan sebelumnya di DPRD Parimo juga mencatat proyeksi belanja sekitar Rp1,733 triliun berhadapan dengan pendapatan sekitar Rp1,694 triliun. ([theopini.id](https://theopini.id/2026/09/03/belanja-parimo-2026-tembus-rp173-triliun-lebih-besar-dari-proyeksi-pendapatan/?utm_source=openai))
Rancangan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Parigi Moutong. Pembahasan itu menjadi tahap penting untuk memastikan penyesuaian anggaran tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu mencermati sumber kenaikan PAD agar target tersebut realistis dan tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha. Pada saat yang sama, peningkatan belanja modal diharapkan diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung dan dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Karena masih berupa rancangan, angka-angka tersebut belum menjadi postur APBD Perubahan yang final. Perubahan dapat terjadi selama proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan melalui peraturan daerah.
Sumber: Kabar Sulteng — Sumber asli
