Polres Buol memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi setelah muncul keluhan antrean berulang, dugaan percaloan, dan penyalahgunaan barcode.
BUOL – Polres Buol, Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama SPBU Kampung Bugis dan SPBU Lonu. Langkah tersebut diambil setelah muncul laporan masyarakat mengenai antrean berulang, dugaan praktik percaloan, serta kendala dalam memperoleh kuota BBM bersubsidi.
Ps. Kepala Subbagian Pengendalian Operasi Polres Buol Ipda Tommy Kawilarang mengatakan pengawasan dilakukan bersama satuan tugas lintas sektor yang dibentuk untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Aparat juga menyiapkan pengamanan tambahan di SPBU yang dinilai menjadi perhatian publik.
Menurut Tommy, kepolisian tidak hanya berfokus pada pengaturan antrean kendaraan. Petugas juga mengawasi potensi penimbunan, praktik pelangsiran, pemalsuan atau penggandaan barcode, serta tindakan yang dapat mengganggu pelayanan publik di area SPBU.
“Polisi tidak akan ragu menindak tegas pelaku penimbunan, pelangsir, pemalsu barcode, maupun pihak yang sengaja memicu keributan atau membawa senjata tajam di kawasan SPBU,” kata Tommy, seperti diberitakan ANTARA, Selasa, 22 September 2026. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/393745/polres-buol-perketat-pengawasan-bbm-bersubsidi-di-spbu))
Satgas Pengawasan Distribusi BBM yang dilibatkan dalam pengawasan itu terdiri atas unsur Polres Buol, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta pengawas Pertamina.
Penguatan pengawasan sebelumnya telah dibahas dalam rapat lintas sektor Pemerintah Kabupaten Buol pada pertengahan September. Dalam rapat tersebut, SPBU Kampung Bugis dan SPBU Lonu disebut sebagai lokasi yang perlu mendapat perhatian khusus karena adanya keluhan terkait antrean, ketersediaan kuota, penggunaan barcode, dan dugaan percaloan.
Pemerintah daerah meminta persoalan distribusi BBM diperiksa langsung di lapangan. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan barcode tidak dipindahtangankan, digandakan, atau diperjualbelikan. Pada saat yang sama, penyaluran BBM untuk nelayan dan petani diminta mengacu pada dokumen serta rekomendasi resmi agar subsidi diterima oleh kelompok yang berhak. ([buolonline.com](https://www.buolonline.com/daerah/1773030309/satgas-bbm-buol-diperkuat-spbu-kampung-bugis-dan-lonu-jadi-perhatian?utm_source=openai))
Polres Buol menyatakan pembinaan akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran administratif. Namun, apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, penimbunan, penyalahgunaan rekomendasi, penggunaan senjata tajam, atau tindakan lain yang mengganggu ketertiban, aparat akan menempuh proses hukum sesuai ketentuan.
Pengetatan pengawasan ini diharapkan dapat mengurangi antrean berulang dan mencegah kebocoran distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat juga diminta mengikuti prosedur pengisian yang berlaku serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada petugas atau aparat berwenang dengan menyertakan informasi yang dapat diverifikasi.
Dengan melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan pengawas Pertamina, pengawasan di Buol diarahkan tidak berhenti pada penertiban antrean. Langkah tersebut juga menjadi upaya memastikan BBM bersubsidi disalurkan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Ps. Kepala Subbagian Pengendalian Operasi Polres Buol Ipda Tommy Kawilarang mengatakan pengawasan dilakukan bersama satuan tugas lintas sektor yang dibentuk untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Aparat juga menyiapkan pengamanan tambahan di SPBU yang dinilai menjadi perhatian publik.
Menurut Tommy, kepolisian tidak hanya berfokus pada pengaturan antrean kendaraan. Petugas juga mengawasi potensi penimbunan, praktik pelangsiran, pemalsuan atau penggandaan barcode, serta tindakan yang dapat mengganggu pelayanan publik di area SPBU.
“Polisi tidak akan ragu menindak tegas pelaku penimbunan, pelangsir, pemalsu barcode, maupun pihak yang sengaja memicu keributan atau membawa senjata tajam di kawasan SPBU,” kata Tommy, seperti diberitakan ANTARA, Selasa, 22 September 2026. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/393745/polres-buol-perketat-pengawasan-bbm-bersubsidi-di-spbu))
Satgas Pengawasan Distribusi BBM yang dilibatkan dalam pengawasan itu terdiri atas unsur Polres Buol, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta pengawas Pertamina.
Penguatan pengawasan sebelumnya telah dibahas dalam rapat lintas sektor Pemerintah Kabupaten Buol pada pertengahan September. Dalam rapat tersebut, SPBU Kampung Bugis dan SPBU Lonu disebut sebagai lokasi yang perlu mendapat perhatian khusus karena adanya keluhan terkait antrean, ketersediaan kuota, penggunaan barcode, dan dugaan percaloan.
Pemerintah daerah meminta persoalan distribusi BBM diperiksa langsung di lapangan. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan barcode tidak dipindahtangankan, digandakan, atau diperjualbelikan. Pada saat yang sama, penyaluran BBM untuk nelayan dan petani diminta mengacu pada dokumen serta rekomendasi resmi agar subsidi diterima oleh kelompok yang berhak. ([buolonline.com](https://www.buolonline.com/daerah/1773030309/satgas-bbm-buol-diperkuat-spbu-kampung-bugis-dan-lonu-jadi-perhatian?utm_source=openai))
Polres Buol menyatakan pembinaan akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran administratif. Namun, apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, penimbunan, penyalahgunaan rekomendasi, penggunaan senjata tajam, atau tindakan lain yang mengganggu ketertiban, aparat akan menempuh proses hukum sesuai ketentuan.
Pengetatan pengawasan ini diharapkan dapat mengurangi antrean berulang dan mencegah kebocoran distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat juga diminta mengikuti prosedur pengisian yang berlaku serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada petugas atau aparat berwenang dengan menyertakan informasi yang dapat diverifikasi.
Dengan melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan pengawas Pertamina, pengawasan di Buol diarahkan tidak berhenti pada penertiban antrean. Langkah tersebut juga menjadi upaya memastikan BBM bersubsidi disalurkan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
