Kementerian ESDM meminta pemda di Sulawesi Tengah mempercepat perizinan dan pendekatan sosial agar program listrik perdesaan tidak tertunda.
PALU – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mempercepat penyelesaian perizinan dan pendekatan sosial untuk mendukung pelaksanaan Program Listrik Perdesaan atau Lisdes.
Permintaan itu disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin dalam kegiatan fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program Lisdes di Kota Palu, Jumat, 25 September 2026.
Menurut Ahmad, pembangunan jaringan listrik di wilayah pelosok Sulteng menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis yang sulit, proyek juga harus berhadapan dengan persoalan penggunaan kawasan hutan, perizinan lingkungan, serta potensi keberatan masyarakat terkait lahan yang dilintasi jaringan listrik.
Ia meminta bupati dan wali kota bersama organisasi perangkat daerah terkait aktif membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting karena sebagian lokasi pembangunan berada jauh dari pusat permukiman dan memerlukan pendekatan sosial yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
“Peran bupati dan wali kota serta kepala dinas terkait bisa membantu termasuk mendukung pengerjaan proyek listrik perdesaan di Sulteng selesai tepat waktu,” kata Ahmad, seperti dikutip ANTARA News Sulteng.
Kementerian ESDM mengingatkan bahwa anggaran program listrik perdesaan yang bersumber dari APBN memiliki batas waktu pelaksanaan. Karena itu, kendala administrasi maupun persoalan di lapangan perlu segera ditangani agar kegiatan tidak tertunda. Jika kesiapan daerah terlambat, program tersebut berisiko terhambat atau dialihkan ke wilayah lain yang dinilai lebih siap.
Selain perizinan, pemerintah daerah juga diminta membantu menyiapkan akses menuju lokasi pembangunan. Jalan dan jembatan pendukung diperlukan untuk memperlancar pengiriman material serta mobilisasi peralatan milik PLN, terutama ke wilayah yang memiliki medan terjal dan belum terhubung dengan infrastruktur transportasi memadai.
Tantangan serupa juga disampaikan PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. PLN mendapatkan penugasan untuk melistriki hampir 300 lokasi di Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026 dengan estimasi investasi sekitar Rp500 miliar.
Senior Manager Perencanaan PLN UID Suluttenggo Wahidin mengatakan sejumlah lokasi berada di wilayah Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Sigi, dan Donggala. Untuk mencapai beberapa titik sasaran, PLN bahkan perlu membuka akses jalan menggunakan alat berat.
PLN juga menghadapi kendala perizinan ketika jaringan harus melewati kawasan hutan lindung, area konservasi, atau lahan perkebunan milik warga. Karena itu, perusahaan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperlancar komunikasi dengan masyarakat serta proses administrasi.
Sebelumnya, PLN UID Suluttenggo menyatakan telah menuntaskan penyambungan listrik desa berbasis anggaran APBN 2025 di 94 lokasi di Sulawesi Tengah. Penyelesaian dilakukan bertahap hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan program berikutnya.
Data Pemprov Sulawesi Tengah menunjukkan rasio desa berlistrik telah mencapai 96,58 persen dengan 1.948 desa teraliri listrik. Namun, pemerintah masih mengusulkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik pada sekitar 700 titik baru untuk 2027 karena adanya pertumbuhan rumah tangga dan dinamika kependudukan.
Pemerintah berharap percepatan program tersebut dapat memperkecil kesenjangan akses energi. Ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah, tetapi juga mendukung pendidikan, layanan kesehatan, usaha masyarakat, serta aktivitas ekonomi desa.
Dengan demikian, penyelesaian perizinan, penyiapan lahan, pembukaan akses jalan, dan pendekatan sosial menjadi pekerjaan penting sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh persyaratan dipenuhi agar program listrik perdesaan di Sulawesi Tengah berjalan sesuai jadwal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat di wilayah terpencil.
Permintaan itu disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin dalam kegiatan fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program Lisdes di Kota Palu, Jumat, 25 September 2026.
Menurut Ahmad, pembangunan jaringan listrik di wilayah pelosok Sulteng menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis yang sulit, proyek juga harus berhadapan dengan persoalan penggunaan kawasan hutan, perizinan lingkungan, serta potensi keberatan masyarakat terkait lahan yang dilintasi jaringan listrik.
Ia meminta bupati dan wali kota bersama organisasi perangkat daerah terkait aktif membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting karena sebagian lokasi pembangunan berada jauh dari pusat permukiman dan memerlukan pendekatan sosial yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
“Peran bupati dan wali kota serta kepala dinas terkait bisa membantu termasuk mendukung pengerjaan proyek listrik perdesaan di Sulteng selesai tepat waktu,” kata Ahmad, seperti dikutip ANTARA News Sulteng.
Kementerian ESDM mengingatkan bahwa anggaran program listrik perdesaan yang bersumber dari APBN memiliki batas waktu pelaksanaan. Karena itu, kendala administrasi maupun persoalan di lapangan perlu segera ditangani agar kegiatan tidak tertunda. Jika kesiapan daerah terlambat, program tersebut berisiko terhambat atau dialihkan ke wilayah lain yang dinilai lebih siap.
Selain perizinan, pemerintah daerah juga diminta membantu menyiapkan akses menuju lokasi pembangunan. Jalan dan jembatan pendukung diperlukan untuk memperlancar pengiriman material serta mobilisasi peralatan milik PLN, terutama ke wilayah yang memiliki medan terjal dan belum terhubung dengan infrastruktur transportasi memadai.
Tantangan serupa juga disampaikan PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. PLN mendapatkan penugasan untuk melistriki hampir 300 lokasi di Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026 dengan estimasi investasi sekitar Rp500 miliar.
Senior Manager Perencanaan PLN UID Suluttenggo Wahidin mengatakan sejumlah lokasi berada di wilayah Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Sigi, dan Donggala. Untuk mencapai beberapa titik sasaran, PLN bahkan perlu membuka akses jalan menggunakan alat berat.
PLN juga menghadapi kendala perizinan ketika jaringan harus melewati kawasan hutan lindung, area konservasi, atau lahan perkebunan milik warga. Karena itu, perusahaan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperlancar komunikasi dengan masyarakat serta proses administrasi.
Sebelumnya, PLN UID Suluttenggo menyatakan telah menuntaskan penyambungan listrik desa berbasis anggaran APBN 2025 di 94 lokasi di Sulawesi Tengah. Penyelesaian dilakukan bertahap hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan program berikutnya.
Data Pemprov Sulawesi Tengah menunjukkan rasio desa berlistrik telah mencapai 96,58 persen dengan 1.948 desa teraliri listrik. Namun, pemerintah masih mengusulkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik pada sekitar 700 titik baru untuk 2027 karena adanya pertumbuhan rumah tangga dan dinamika kependudukan.
Pemerintah berharap percepatan program tersebut dapat memperkecil kesenjangan akses energi. Ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah, tetapi juga mendukung pendidikan, layanan kesehatan, usaha masyarakat, serta aktivitas ekonomi desa.
Dengan demikian, penyelesaian perizinan, penyiapan lahan, pembukaan akses jalan, dan pendekatan sosial menjadi pekerjaan penting sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh persyaratan dipenuhi agar program listrik perdesaan di Sulawesi Tengah berjalan sesuai jadwal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat di wilayah terpencil.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
