Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah meningkat selama musim kemarau. Pemerintah memperkuat pencegahan melalui 13 KPH.
PALU – Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah meningkat di tengah musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Pemerintah daerah memperkuat pencegahan dengan mengerahkan 13 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk meningkatkan edukasi, pemantauan, dan kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.
Data Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah yang dikutip pada awal September menunjukkan sekitar 3.138 hektare kawasan hutan dan areal penggunaan lain telah terdampak karhutla sepanjang 2026 hingga Agustus. Selain itu, sekitar 9.100 titik panas terpantau melalui aplikasi Sipongi, sistem pemantauan dan peringatan dini kebakaran hutan milik Kementerian Kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Susanto Wibowo mengatakan seluruh sumber daya manusia di instansinya dikerahkan untuk memperkuat upaya pencegahan bersama sejumlah pihak. Penguatan dilakukan karena titik panas yang terpantau dapat menjadi indikasi awal munculnya kebakaran, terutama ketika berlangsung dalam kondisi lahan kering dan minim hujan.
Di tingkat lapangan, setiap KPH didorong mengaktifkan kelompok sukarelawan yang telah dibentuk dan dilatih untuk membantu pencegahan maupun penanggulangan karhutla. Kelompok tersebut diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi kepada warga, melakukan pemantauan awal, serta mempercepat laporan apabila ditemukan asap atau api di kawasan hutan dan lahan.
Dinas Kehutanan juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu api yang cepat meluas, khususnya di wilayah yang mengalami kekeringan dan memiliki vegetasi mudah terbakar.
Penguatan pencegahan turut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid pada 31 Agustus 2026. Dalam rapat itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta menggerakkan kepala desa untuk aktif menyosialisasikan bahaya pembakaran lahan kepada masyarakat.
Peran pemerintah desa dianggap penting karena aparat desa berhubungan langsung dengan warga dan dapat menyampaikan imbauan melalui pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, maupun jaringan kelompok tani. Pemerintah juga diharapkan memastikan setiap kejadian kebakaran segera dilaporkan agar penanganan tidak terlambat.
Ancaman karhutla di Sulteng berlangsung bersamaan dengan kondisi cuaca yang relatif kering. BMKG sebelumnya memprakirakan September menjadi periode puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri juga mencatat suhu rata-rata Sulteng pada Agustus 2026 mencapai 28,23 derajat Celsius atau mengalami anomali 1,39 derajat Celsius dibandingkan kondisi klimatologisnya.
Kondisi tersebut membuat pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Edukasi, pemantauan titik panas, pelibatan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, pengelola kawasan hutan, dan warga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila melihat titik api atau kepulan asap di sekitar permukiman, kebun, maupun kawasan hutan. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran terbuka selama kondisi cuaca masih panas dan kering.
Data Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah yang dikutip pada awal September menunjukkan sekitar 3.138 hektare kawasan hutan dan areal penggunaan lain telah terdampak karhutla sepanjang 2026 hingga Agustus. Selain itu, sekitar 9.100 titik panas terpantau melalui aplikasi Sipongi, sistem pemantauan dan peringatan dini kebakaran hutan milik Kementerian Kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Susanto Wibowo mengatakan seluruh sumber daya manusia di instansinya dikerahkan untuk memperkuat upaya pencegahan bersama sejumlah pihak. Penguatan dilakukan karena titik panas yang terpantau dapat menjadi indikasi awal munculnya kebakaran, terutama ketika berlangsung dalam kondisi lahan kering dan minim hujan.
Di tingkat lapangan, setiap KPH didorong mengaktifkan kelompok sukarelawan yang telah dibentuk dan dilatih untuk membantu pencegahan maupun penanggulangan karhutla. Kelompok tersebut diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi kepada warga, melakukan pemantauan awal, serta mempercepat laporan apabila ditemukan asap atau api di kawasan hutan dan lahan.
Dinas Kehutanan juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu api yang cepat meluas, khususnya di wilayah yang mengalami kekeringan dan memiliki vegetasi mudah terbakar.
Penguatan pencegahan turut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid pada 31 Agustus 2026. Dalam rapat itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta menggerakkan kepala desa untuk aktif menyosialisasikan bahaya pembakaran lahan kepada masyarakat.
Peran pemerintah desa dianggap penting karena aparat desa berhubungan langsung dengan warga dan dapat menyampaikan imbauan melalui pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, maupun jaringan kelompok tani. Pemerintah juga diharapkan memastikan setiap kejadian kebakaran segera dilaporkan agar penanganan tidak terlambat.
Ancaman karhutla di Sulteng berlangsung bersamaan dengan kondisi cuaca yang relatif kering. BMKG sebelumnya memprakirakan September menjadi periode puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri juga mencatat suhu rata-rata Sulteng pada Agustus 2026 mencapai 28,23 derajat Celsius atau mengalami anomali 1,39 derajat Celsius dibandingkan kondisi klimatologisnya.
Kondisi tersebut membuat pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Edukasi, pemantauan titik panas, pelibatan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, pengelola kawasan hutan, dan warga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila melihat titik api atau kepulan asap di sekitar permukiman, kebun, maupun kawasan hutan. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran terbuka selama kondisi cuaca masih panas dan kering.
Sumber: Kabar Sulteng — Sumber asli
