Pemprov Sulawesi Tengah mencatat 6.629 rumah layak huni terealisasi sepanjang 2025, dengan Sigi dan Palu menjadi daerah penerima terbanyak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 6.629 unit rumah layak huni terealisasi sepanjang 2025. Program tersebut mencakup pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah warga yang sebelumnya belum memenuhi standar kelayakan hunian.
Data itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah Akris Fatta Yunus dalam konferensi pers program pemerintah daerah di Palu, Kamis, 10 September 2026. Menurutnya, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan.
Dari total 6.629 unit yang terealisasi, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru. Sementara 1.442 unit lainnya masuk kategori peningkatan kualitas rumah. Program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1, 2, 3 dan 4, atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Realisasi program tersebar di seluruh 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi mencatat jumlah penerima terbanyak dengan 3.150 unit, terdiri atas 3.018 pembangunan baru dan 132 peningkatan kualitas rumah.
Kota Palu berada di urutan berikutnya dengan 2.025 unit. Rinciannya, 1.714 unit merupakan pembangunan baru, sedangkan 311 unit lainnya berupa peningkatan kualitas rumah warga.
Daerah lain yang juga menerima program tersebut ialah Donggala sebanyak 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit dan Banggai Kepulauan delapan unit.
Pemerintah provinsi menyebut capaian tersebut tidak hanya ditopang oleh anggaran pemerintah daerah. Penyediaan hunian dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pengembang, pihak swasta, serta organisasi nonpemerintah.
Dari sisi dukungan, pengembang menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 5.048 unit rumah. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten serta kota berkontribusi 811 unit. Dukungan melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 505 unit, sedangkan melalui Dinas Sosial sebanyak 143 unit.
Sementara itu, dukungan dari APBN tercatat 90 unit dan kontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan maupun organisasi nonpemerintah mencapai 32 unit. Khusus dukungan APBD provinsi melalui Dinas Perkimtan, sebanyak 48 unit dibangun baru dan 457 unit lainnya merupakan rumah yang ditingkatkan kualitasnya.
Kontribusi APBD kabupaten dan kota juga terbagi dalam dua bentuk. Sebanyak 91 unit dibangun sebagai rumah baru, sedangkan 720 unit lainnya mendapat peningkatan kualitas.
Akris menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan program hunian layak di Sulawesi Tengah. Selain membantu warga memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan sehat, program tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan permukiman serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima.
Pemerintah daerah masih menghadapi kebutuhan hunian layak yang cukup besar. Karena itu, pola kolaborasi antara pemerintah, pengembang, sektor swasta dan lembaga sosial dinilai perlu dipertahankan agar intervensi perumahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Data itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah Akris Fatta Yunus dalam konferensi pers program pemerintah daerah di Palu, Kamis, 10 September 2026. Menurutnya, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan.
Dari total 6.629 unit yang terealisasi, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru. Sementara 1.442 unit lainnya masuk kategori peningkatan kualitas rumah. Program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1, 2, 3 dan 4, atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Realisasi program tersebar di seluruh 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi mencatat jumlah penerima terbanyak dengan 3.150 unit, terdiri atas 3.018 pembangunan baru dan 132 peningkatan kualitas rumah.
Kota Palu berada di urutan berikutnya dengan 2.025 unit. Rinciannya, 1.714 unit merupakan pembangunan baru, sedangkan 311 unit lainnya berupa peningkatan kualitas rumah warga.
Daerah lain yang juga menerima program tersebut ialah Donggala sebanyak 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit dan Banggai Kepulauan delapan unit.
Pemerintah provinsi menyebut capaian tersebut tidak hanya ditopang oleh anggaran pemerintah daerah. Penyediaan hunian dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pengembang, pihak swasta, serta organisasi nonpemerintah.
Dari sisi dukungan, pengembang menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 5.048 unit rumah. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten serta kota berkontribusi 811 unit. Dukungan melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 505 unit, sedangkan melalui Dinas Sosial sebanyak 143 unit.
Sementara itu, dukungan dari APBN tercatat 90 unit dan kontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan maupun organisasi nonpemerintah mencapai 32 unit. Khusus dukungan APBD provinsi melalui Dinas Perkimtan, sebanyak 48 unit dibangun baru dan 457 unit lainnya merupakan rumah yang ditingkatkan kualitasnya.
Kontribusi APBD kabupaten dan kota juga terbagi dalam dua bentuk. Sebanyak 91 unit dibangun sebagai rumah baru, sedangkan 720 unit lainnya mendapat peningkatan kualitas.
Akris menilai keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan program hunian layak di Sulawesi Tengah. Selain membantu warga memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan sehat, program tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan permukiman serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima.
Pemerintah daerah masih menghadapi kebutuhan hunian layak yang cukup besar. Karena itu, pola kolaborasi antara pemerintah, pengembang, sektor swasta dan lembaga sosial dinilai perlu dipertahankan agar intervensi perumahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Kabar Sulteng — Sumber asli
